Implementasi Regulasi Anti-Gharar Dalam Mitigasi Manipulasi Pasar: Studi Kasus Krisis Kepercayaan Pasar Modal Indonesia Tahun 2026
Keywords:
anti-gharar, manipulasi pasar, pasar modal, perlindungan investor, penegakan hukumAbstract
Manipulasi pasar modal merupakan praktik yang dapat merusak integritas perdagangan, mendistorsi pembentukan harga efek, dan menurunkan kepercayaan investor. Dalam perspektif ekonomi syariah, praktik tersebut juga bertentangan dengan prinsip anti-gharar karena menciptakan ketidakpastian yang disengaja melalui transaksi semu, informasi menyesatkan, dan rekayasa permintaan maupun penawaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi regulasi anti-gharar dalam mitigasi manipulasi pasar modal Indonesia, khususnya melalui studi kasus perdagangan saham PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif yang didukung pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, dokumen resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta penelitian terdahulu, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan penalaran hukum preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia telah mengatur larangan manipulasi perdagangan melalui Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Prinsip anti-gharar yang tercermin dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 dan POJK Nomor 15/POJK.04/2015 memperkuat ketentuan tersebut melalui prinsip transparansi, kejujuran, keadilan, dan larangan transaksi manipulatif. Kasus PANR memperlihatkan adanya transaksi yang melibatkan 20 rekening nasabah, tidak mencerminkan permintaan dan penawaran sebenarnya, serta menghasilkan keuntungan tidak sah sebesar Rp5.073.291.914. Penelitian juga menemukan bahwa OJK menggunakan instrumen pengawasan dan penegakan hukum berupa pemeriksaan, sanksi administratif, perintah pengembalian keuntungan tidak sah, penutupan rekening, dan proses pidana dalam kasus-kasus terkait. Penelitian menyimpulkan bahwa prinsip anti-gharar memiliki relevansi substantif dalam memperkuat mitigasi manipulasi pasar, tetapi efektivitas penerapannya memerlukan penguatan deteksi dini, integrasi data transaksi, pemeriksaan berbasis bukti, dan konsistensi penegakan hukum.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Fikri Zainun Nasihin

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.






































